Jakarta, 7 Desember 2024 — Natalius Pigai, aktivis dan tokoh hak asasi manusia (HAM), menegaskan komitmennya untuk menjaga kebebasan sipil di Indonesia melalui peluncuran program mainstreaming HAM. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kebijakan pemerintah, pendidikan, dan sektor swasta, guna memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara dilindungi dengan maksimal.
Dalam acara peluncuran yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, organisasi internasional, serta pemerintah, Natalius Pigai menyampaikan pentingnya menciptakan kesadaran akan hak asasi manusia di seluruh lapisan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kebebasan sipil yang sejati tidak akan tercapai tanpa adanya integrasi HAM yang kuat dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh negara dan masyarakat.
“Program mainstreaming HAM ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebebasan sipil—seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan hak untuk berkumpul—dapat terus terjaga dan dihormati. Kami ingin memastikan bahwa semua sektor dalam masyarakat, dari pemerintah hingga perusahaan, memahami pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu,” kata Pigai dalam pidatonya.
Pigai menambahkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai undang-undang yang menjamin hak asasi manusia, implementasi yang kurang konsisten di lapangan sering kali menyebabkan pelanggaran terhadap kebebasan sipil. Oleh karena itu, melalui program mainstreaming HAM, ia berharap bisa menciptakan sebuah budaya yang menghormati hak asasi manusia dan memfasilitasi perlindungan terhadap kebebasan sipil di semua sektor.
Meningkatkan Peran Pemerintah dan Masyarakat
Program mainstreaming HAM ini diharapkan tidak hanya menjadi inisiatif dari kalangan pegiat HAM, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat. Pigai menyatakan bahwa untuk mencapai perubahan yang signifikan, pemerintah harus lebih mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam perencanaan kebijakan publik dan dalam penegakan hukum.
“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga menghormati hak-hak dasar warga negara. Kami juga akan melibatkan masyarakat luas dalam pendidikan HAM, agar setiap individu memahami hak-haknya dan berani menuntut keadilan ketika hak tersebut dilanggar,” jelas Pigai.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pentingnya program ini juga untuk mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan HAM, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan pelanggaran hak asasi yang melibatkan aparat keamanan.
Mendorong Kolaborasi Antar Sektor
Program ini juga bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Pigai menyebut bahwa sektor swasta memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan perusahaan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip HAM.
“Kami akan melibatkan sektor swasta untuk turut serta dalam program ini, dengan memastikan bahwa mereka memiliki komitmen terhadap HAM dalam praktik bisnis mereka. Selain itu, kami juga akan bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memperoleh dukungan dan masukan dalam implementasi program ini,” tambah Pigai.
Program mainstreaming HAM ini juga berfokus pada pendidikan dan penyuluhan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Melalui serangkaian seminar, lokakarya, dan program pendidikan lainnya, Pigai berharap kesadaran akan pentingnya kebebasan sipil dan hak asasi manusia dapat tersebar luas, terutama di kalangan generasi muda.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Peluncuran program ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, baik domestik maupun internasional. Banyak yang menilai bahwa ini adalah langkah penting dalam memperkuat budaya HAM di Indonesia, yang sering kali dihadapkan pada tantangan besar dalam penerapan kebebasan sipil.
“Kami sangat mendukung program mainstreaming HAM yang diluncurkan oleh Natalius Pigai. Ini adalah inisiatif yang sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang menghormati dan melindungi hak-hak semua warganya,” kata seorang perwakilan dari Human Rights Watch yang turut hadir dalam acara tersebut.
Dukungan juga datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Mereka berharap program ini dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan terkait kebebasan sipil, dan membuka jalan bagi perbaikan sistem hukum yang lebih responsif terhadap pelanggaran HAM.
Harapan ke Depan
Ke depan, Natalius Pigai berharap program mainstreaming HAM ini dapat berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih adil dan menghormati kebebasan sipil. Dengan pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan, ia yakin Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik dalam menjaga hak asasi manusia dan kebebasan sipil untuk semua warganya.
“Ini adalah langkah awal yang penting. Kami berharap program ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup warga negara Indonesia. Semua pihak harus bersatu untuk memastikan bahwa HAM bukan hanya menjadi teori, tetapi diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari,” tutup Pigai.
Dengan adanya program ini, diharapkan Indonesia dapat terus memperbaiki dan memperkuat perlindungan terhadap kebebasan sipil, serta mewujudkan masyarakat yang lebih adil, bebas, dan beradab.