Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa efisiensi dalam menjalankan berbagai program pemerintahan tidak akan tercapai jika tidak diimbangi dengan tindakan konkret. Hal ini disampaikan Yusril dalam sebuah pertemuan yang membahas efektivitas program pemerintah di Jakarta pada Jumat lalu.
Menurut Yusril, meskipun efisiensi menjadi tujuan penting dalam setiap kebijakan dan pengelolaan program, tanpa langkah-langkah nyata dan implementasi yang tepat, tujuan tersebut tidak akan tercapai. Ia mengungkapkan bahwa perencanaan yang matang saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan pelaksanaan yang optimal.
“Efisiensi itu bukan hanya soal merencanakan anggaran atau program yang lebih sedikit, tetapi juga soal bagaimana kita menjalankan program tersebut dengan cara yang lebih cepat, tepat, dan efektif. Tidak ada efisiensi tanpa tindakan nyata,” ujar Yusril dalam kesempatan tersebut.
Menko Yusril juga mengingatkan para pejabat terkait dan instansi pemerintah untuk tidak terjebak pada proses birokrasi yang lambat, yang sering kali menghambat efektivitas kinerja. Ia menegaskan bahwa birokrasi yang sederhana dan terorganisir dengan baik sangat penting untuk mempercepat keputusan dan tindakan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
Selain itu, Yusril menyarankan agar setiap program yang dijalankan oleh pemerintah harus memiliki indikator yang jelas untuk mengukur sejauh mana efisiensi dan keberhasilannya. Hal ini, menurutnya, akan membantu mengurangi pemborosan anggaran serta mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional.
“Dalam konteks ini, efisiensi harus diukur dengan hasil yang nyata. Kita harus dapat melihat hasil dari setiap kebijakan yang dijalankan, dan bukan hanya angka atau laporan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tambah Yusril.
Menko Polhukam juga berharap bahwa para pemangku kepentingan di pemerintahan dapat terus berupaya untuk menciptakan inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sehingga efisiensi dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada publik.
Yusril menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa efisiensi dalam pemerintahan bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan, dan hal tersebut hanya bisa dicapai dengan komitmen untuk terus bertindak nyata dan memperbaiki sistem yang ada.