Jakarta, 7 Desember 2024 — Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2024 mencatatkan kemunduran signifikan, menurut laporan yang dirilis oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional. Beberapa pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang tahun ini mengundang perhatian serius, dengan banyak pihak mengkritik kurangnya langkah tegas dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini.
Laporan yang diterbitkan oleh Amnesty International dan Human Rights Watch menunjukkan bahwa sepanjang 2024, sejumlah pelanggaran HAM terus terjadi, baik itu yang melibatkan aparat keamanan, penghilangan paksa, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga pengabaian terhadap hak-hak kelompok minoritas. Kemunduran ini memicu kekhawatiran bahwa Indonesia belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip HAM yang telah disepakati dalam berbagai konvensi internasional.
Pelanggaran HAM oleh Aparat Keamanan
Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia dalam hal penegakan HAM adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan. Sepanjang 2024, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan polisi dan tentara terhadap masyarakat sipil terungkap, baik di daerah konflik seperti Papua, maupun di kota-kota besar. Menurut laporan, pelaku kekerasan ini sering kali tidak mendapat sanksi yang tegas, sehingga menciptakan impunitas dan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
“Kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan aparat keamanan menunjukkan bahwa negara belum serius dalam menindaklanjuti pelanggaran HAM oleh oknum yang seharusnya melindungi warga negara. Ini adalah bentuk kemunduran yang sangat mencolok,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.
Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Demonstrasi
Selain kekerasan fisik, pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk berdemonstrasi juga menjadi sorotan. Sejumlah aktivis, jurnalis, dan pengkritik pemerintah dilaporkan telah menghadapi intimidasi, ancaman, dan bahkan penahanan terkait dengan opini dan pandangan yang mereka sampaikan, baik di media sosial maupun dalam bentuk aksi demonstrasi.
Pada bulan-bulan awal 2024, beberapa demonstrasi yang menentang kebijakan pemerintah dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan, dengan sejumlah peserta ditangkap tanpa proses hukum yang jelas. Organisasi internasional menilai tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia dan undang-undang internasional.
Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran HAM yang Lemah
Tindak lanjut terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi juga menjadi masalah besar. Banyak kasus, terutama yang melibatkan aparat negara, berakhir dengan proses hukum yang lambat dan tidak transparan. Bahkan, beberapa kasus pelanggaran HAM terkesan ditutup-tutupi atau dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang adil.
Lembaga-lembaga HAM internasional menyoroti kurangnya keberanian dari pemerintah untuk menuntut pelaku pelanggaran HAM, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan personel aparat keamanan. Hal ini menyebabkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.
Pengabaian terhadap Kelompok Minoritas
Selain itu, isu pengabaian terhadap hak-hak kelompok minoritas, seperti masyarakat adat, etnis tertentu, dan komunitas LGBTQ+, juga menjadi sorotan serius pada 2024. Kelompok-kelompok ini sering kali menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan pengabaian hak-hak dasar mereka, tanpa adanya perlindungan yang memadai dari negara.
“Kelompok minoritas terus terpinggirkan, dan hak-hak mereka sering kali diabaikan dalam proses pembangunan dan kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk melindungi kelompok-kelompok ini agar mereka bisa hidup dengan aman dan setara,” tambah Usman Hamid.
Rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia
Berbagai lembaga internasional mendesak agar pemerintah Indonesia segera melakukan reformasi dalam sistem penegakan HAM, termasuk memperbaiki sistem peradilan, meningkatkan pelatihan terhadap aparat keamanan, dan memastikan adanya akuntabilitas bagi pelaku pelanggaran HAM. Selain itu, kebebasan berpendapat dan kebebasan sipil harus dijamin, dengan mengakhiri praktek-praktek pembatasan yang tidak sah.
“Pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak asasi manusia secara lebih serius. Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi untuk menjaga kepercayaan publik dan memenuhi kewajibannya di hadapan dunia internasional,” kata kritikus HAM yang turut mengawasi situasi di Indonesia.
Meskipun terdapat sejumlah kemunduran dalam penegakan HAM pada tahun 2024, sejumlah kalangan berharap bahwa Indonesia akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi ini ke depannya. Dengan adanya tekanan dari masyarakat sipil dan komunitas internasional, diharapkan reformasi HAM dapat berjalan lebih cepat dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Indonesia.
Ke depan, pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkuat komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia, baik dalam kebijakan nasional maupun dalam pelaksanaan hukum, untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara penuh tanpa adanya diskriminasi atau kekerasan.